Tata Urut  Perundang-undangan di Indonesia

Tata Urut Perundang-undangan di Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah program legislasi yang diajukan, setiap tahun terus bertambah, padahal oleh Baleg dan Pemerintah telah ditetapkan sebanyak 284 RUU dalam Program Legislasi Nasional 2005-2009. Ternyata, perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri.

Tata Urut  Perundang-undangan di Indonesia


Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menentukan bahwa “Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).” Ketentuan ini kemudian digunakan oleh DPR-RI dan Pemerintah untuk mengembangkan keinginannya mengatur sesuatu dalam undang-undang di luar Prolegnas. Dari keinginan tersebut, ternyata membawa dampak yang sangat luas terhadap pencapaian atau target yang semula telah disepakati yang berakibat terbengkalainya Prolegnas itu sendiri.

Departemen Hukum dan HAM, yang mewakili Pemerintah dalam penyusunan Prolegnas, selalu menghadapi persoalan karena tidak dapat melarang atau membatasi prakarsa departemen/LPND dalam mengajukan usulan prolegnas baru, apalagi jika program yang diusulkan tersebut benar-benar penting dan perlu untuk melaksanakan penyelenggaraan negara dan kepemerintahan, misalnya, penyelenggaraan pemilu dan parpol serta keinginan untuk mengubah pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

Posisi tawar terhadap pengajuan prolegnas baru merupakan salah satu persoalan tersendiri karena ternyata DPR-RI, melalui Balegnya, juga mengajukan usulan prolegnas baru di luar yang 284 RUU tersebut. Dengan demikian, makna Prolegnas 2005-2009 sebagai acuan instrumen perencanaan yang terpadu dan sistematis belum sepenuhnya mengikat.

Jika Pasal 17 ayat (3) tersebut dibiarkan berkembang dan tanpa kendali, maka yang terjadi adalah munculnya inflasi jumlah RUU yang berakibat “lebih besar dari pasak”, terkait dengan kemampuan DPR-RI dan Pemerintah untuk menyelesaikan program tersebut. Pemerintah pada dasarnya menunggu diundang untuk membahas suatu RUU karena konsekuensi dari pergeseran kekuasaan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU P3. Jadi, kemampuan DPR-RI lebih dipertaruhkan untuk menyelesaikan RUU, dibandingkan dengan Pemerintah.


Perkembangan Program Legislasi Nasional yang Belum Fokus

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan, selain sebagian ditentukan dalam UU P3, secara rinci juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 68 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rperpu, RPP, dan Rpresiden.

Dalam Perpres 61 ditentukan bahwa penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR-RI dikoordinasikan oleh Badan Legislasi sedangkan penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri (Menteri Hukum dan HAM). Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR-RI dan Pemerintah dilakukan dengan memperhatikan konsepsi RUU yang meliputi:

  1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  2. sasaran yang akan diwujudkan;
  3. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
  4. jangkauan dan arah pengaturan.

Terkait dengan penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah, Menteri meminta kepada menteri lain dan pimpinan LPND mengenai perencanaan pembentukan RUU di lingkungan instansinya masing-masing sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya. Penyampaian perencanaan pembentukan RUU disertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal menteri lain atau pimpinan LPND telah menyusun naskah akademis, maka naskah akademis tersebut wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan RUU.


Keberadaan Naskah Akademis dan Proses Harmonisasi

Naskah akademik (NA) adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan RUU (Pasal 1 Perpres Nomor 68 Tahun 2005). Perlu tidaknya NA dalam Perpres tersebut merupakan pilihan bagi Pemerintah untuk menyediakan, sedangka bagi DPR-RI melalui Tata Tertibnya, penyediaan NA diwajibkan dalam setiap penyusunan RUU. Secara tidak langsung, kewajiban tersebut berimbas bagi Pemerintah untuk selalu menyediakan. Jika Pemerintah tidak menyediakan, kemungkinan besar RUU yang diajukan tidak dapat masuk dalam Prolegnas sebagai daftar prioritas.

Mengapa NA dianggap penting untuk dijadikan landasan penyusunan suatu RUU? Sesuai dengan definisi di atas, setidak-tidaknya suatu RUU dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan.

NA dalam proses penyusunan suatu RUU merupakan potret atau peta tentang berbagai hal atau permasalahan yang ingin dipecahkan melalui undang-undang yang akan dibentuk dan disahkan. Makna yang sering dikemukakan oleh pembentuk undang-undang bahwa dalam pertimbangan RUU selalu dicantumkan segi filosofis, sosiologis, dan yuridis, mengingatkan kepada kita semua betapa segi tersebut penting karena terkait dengan konstatasi fakta yang ada dan bagaimana fakta tersebut dapat dipecahkan melalui cara-cara yang filosofis dan yuridis.


Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Yang lebih penting adalah bahwa pembentuk peraturan harus memahami makna asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :

  1. kejelasan tujuan (setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai);
  2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat (setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang);
  3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan (dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya);
  4. dapat dilaksanakan (setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis);
  5. kedayagunaan dan kehasilgunaan (setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara);
  6. kejelasan rumusan (setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya); dan
  7. g) keterbukaan (dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan).

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri mereka yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh.


Muatan Peraturan Perundang-undangan

Sedangkan materi muatan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang (Pasal 9 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004). Pasal 10 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kemudian sesuai dengan tingkat hierarkinya, bahwa Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi yang melaksanakan Peraturan Pemerintah (Pasal 11).

Mengenai Peraturan Derah dinyatakan dalam Pasal 12 bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.


Materi muatan peraturan perundang-undangan juga mengandung asas-asas yang harus ada dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Asas-asas n suatu peraturan perundang-undangan, semakin rinci dan konkrit pula materi muatannya. Kesemuanya itu mencerminkan adanya tingkatan-tingkatan tentang materi muatan peraturan perundang-undangan dimana undang-undang merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang paling luas jangkauannya.

Tata Urut Perundang-Undangan : TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011G

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah beberapa kali dilakukan perubahan sejak masa awal kemerdekaan dahulu. Berikut ini beberapa peraturan yang pernah menjadi dasar tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia.

  • TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 (Mengenai Memorandum DPR-GR tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan juga tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia)

Berdasarkan pada TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut :

  • Undang-Undang Dasar 1945
  • Ketetapan MPR
  • Undang-Undang (UU)
  • Peraturan Pemerintah (PP)
  • Keputusan Presiden (Keppres)
  • Peraturan Pelaksana, yang terdiri atas Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri

 Catatan : TAP MPR ini kententuan nya sudah tidak berlaku

  • TAP MPR No. III/MPR/2000 (Mengenai Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang.)

Berdasarkan pada TAP MPR No. III/MPR/2000, tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut :

  • Undang-Undang Dasar 1945
  • Tap MPR
  • Undang-Undang (UU)
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
  • Peraturan Pemerintah (PP)
  • Keputusan Presiden (Keppres)
  • Peraturan Daerah (Perda)

Catatan : Ketentuan dalam TAP MPR ini juga sudah tidak berlaku

  • Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (Mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.)

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ialah sebagai berikut :

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perppu)
  • Peraturan Pemerintah (PP)
  • Peraturan Presiden (Perpres)
  • Peraturan Daerah (Perda)

Catatan : Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku

  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.)

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Ketetapan MPR
  • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perppu)
  • Peraturan Pemerintah (PP)
  • Peraturan Presiden (Perpres)
  • Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov)
  • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

Catatan : Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut masih berlaku

Berikut ini adalah penjelasan tentang jenis peraturan perundang-undangan :

  • Peraturan Perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum serta dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dengan melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
  • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu hukum dasar (konstitusi) yang tertulis sebagai peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.
  • Ketetapan MPR dan putusan MPR yang telah ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri atas 2 (dua) macam yakni Ketetapan ialah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis, dan Keputusan ialah putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.
  • Undang-Undang (UU) ialah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas Persetujuan bersama Presiden.
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ialah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan, Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut; DPR bisa menerima atau menolak Perppu tanpa melakukan perubahan; apabila disetujui oleh DPR, Perrpu ditetapkan menjadi Undang-Undang; apabila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  • Peraturan Pemerintah (PP) ialah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden guna menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
  • Peraturan Presiden (Perpres) ialah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden guna menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
  • Peraturan Daerah (Perda) Provinsi ialah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
  • Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota ialah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Tata urutan peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi supaya pembuatan undang-undang di tingkat rendah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi.

Dalam hal terjadi pertentangan, berdasarkan pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut :

  1. Dalam suatu hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
  2. Dalam suatu hal Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiandilakukan oleh Mahkamah Agung.

Model Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Proses pembentukan undang-undang pada dasarnya dapat dilakukan dalam berbagai model pilihan partisipasi sesuai dengan tingkat perkembangan politik suatu negara. Partisipasi masyarakat ini akan tergant[2]ung dari kesadaran masyarakat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Untuk memberikan kejelasan lebih lanjut tentang pendekatan ini, menarik untuk disimak uraian penulis dalam buku ini berkaitan dengan adanya pemahaman terhadap masing-masing model partisipasi publik tersebut adalah sebagai berikut:


  • Model Pertama : Pure Representative Democracy

Dalam model partisipasi publik yang pertama ini, sifat partisipasi masyarakatnya masih “pure” atau murni. Artinya, rakyat selaku warga negara dalam suatu negara demokrasi keterlibatannya dalam pengambilan keputusan publik dilakukan oleh wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum untuk duduk dalam lembaga perwakilan. Dalam hal ini, masyarakat hanya tinggal menerima saja apa yang akan diproduk oleh legislatur dalam pembentukan UU.


  • Model Kedua : A Basic Model of Public Participation

Dalam model yang kedua ini digambarkan bahwa rakyat telah melakukan interaksi keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan, tidak hanya melalui pemilihan umum tetapi dalam waktu yang sama juga melakukan kontak dengan lembaga perwakilan. Meskipun demikian model partisipasi ini belum dapat dikatakan sebagai bentuk dan hakekat interaksi yang sebenarnya.


  • Model Ketiga : A Realism Model of Public Participation

Dalam model pilihan yang ketiga ini, public participation pelaku-pelakunya cenderung dilakukan dan didominasi oleh adanya kelompok-kelompok kepentingan dan organisasi-organisasi lainnya yang diorganisir. Publik, selain ikut dalam pemilihan umum juga melakukan interaksi dengan lembaga perwakilan. Akan tetapi tidak semua warga negara melakukan public participation dalam bentuk membangun kontak interaksi dengan lembaga perwakilan. Pelaku-pelaku public participation telah mengarah pada kelompok-kelompok kepentingan dan organisasi-organisasi lainnya yang diorganisir. Dengan demikian terdapat kecenderungan untuk memahami “public” dalam konteks yang terbatas.


  • Model Keempat : The Possible Ideal for South Africa

Model alternatif yang diperkenalkan sebagai bentuk keempat dari berbagai partisipasi masyarkat ini, merupakan perluasan dalam memasukkan tiga kelompok partisipan, yaitu : those who are organized and strong; those who are organized but weak; and those who are weak and unorganized. Dengan menerapkan model ini, pemerintah dapat mengembangkan visi strategis yang dapat ditujukan kepada ketiga kelompok tersebut secara bersama-sama. Dalam model ini, pada gilirannya memunculkan dua tambahan dimensi yaitu: a) dimensi peranan partai-partai politik dan partai mayoritas; b) dimensi hubungan perwakilan dengan eksekutif.


demikianlah artikel   mengenai Tata Urut   Perundang-undangan di Indonesia : Peran Pembentuk, Perkembangan Program Legislasi, Keberadaan Naskah, Proses, Asas Peraturan, Muatan, Model, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.

Bingung tentang cara mengajar anak-anak untuk merasa nyaman dan perhatian, simak tips berikut ini!

Bingung tentang cara mengajar anak-anak untuk merasa nyaman dan perhatian, simak tips berikut ini!

Banyak hal yang pada saat proses belajar di kelas, hal-hal menjengkelkan sering terjadi yang membuat guru tegang. Selain itu, banyak siswa yang tidak penuh perhatian dan banyak bermain ketika pelajaran dilakukan, guru harus bersabar dan mempertahankan pendekatan terbaik untuk anak itu.

 cara mengajar anak-anak untuk merasa nyaman dan perhatian, 


Kadang-kadang, kita sering menemukan siswa yang lambat atau bahkan tidak fokus dan tidak merasa di rumah. Kemudian, dampak terburuk adalah bahwa anak-anak lebih terlihat untuk mengobrol dengan teman atau permainan mereka sebagaimana. Mungkin sebagai guru kami juga mengalami sesuatu yang serupa. Khusus untuk guru pemula, yang terkadang bingung apa yang harus dilakukan.


Berikut akan dijelaskan bebrapa cara bagaimana cara mengajar agar anak-anak betah, perhatian dan senang dalam belajar :


1. Jangan Berdiri Seperti Patung
Maksud tidak berdiri seperti Patung adalah seorang guru sebaiknya bergerak ketika sedang mengajar, tidak hanya berdiri di depan kelas saja, atau hanya duduk di meja guru. lakukan teknik mobile teaching dengan cara guru mencoba untuk mengajar secara lebih dekat dengan muridnya, dan berkeliling untuk mengetahui situasi kelas dan murid-muridnya ketika sedang belajar. jika memang pelajaran hitungan sedang diberikan, cobalah guru untuk mendekati murid di setiap baris tempat duduknya dan lihat perkembangan mereka ketika sedang mengerjakan hitungan tersebut. jika saja ada murid yang sedang melamun, atau merasa bingung, maka guru akan dengan mudah mengetahuinya.

 2. Buat Mereka Merespon Perhatian
Untuk mengetahui apakah murid-murid kita ini memperhatikan kita saat mengajar pelajaran tertentu atau tidak, guru bisa melakukan diskusi atau debat argumen supaya mereka mau mengeluarkan pendapatnya. memang tidak semua murid kita akan bisa berpendapat dengan baik, beberapa ada yang terkendala masalah komunikasi. namun, apapun respon mereka, pancing terus mereka untuk berpendapat dan hargai setiap pendapat yang mereka lontarkan. selain materi pembelajaran dapat mudah mereka fahami, kita juga mengajarkan mereka untuk berani berbicara dan menerima pendapat orang lain. hal ini merupakan dasar komunikasi yang baik untuk bekal murid-murid kita di masa depan.
3. Lakukan Variasi
Melakukan variasi dalam metode mengajar ternyata akan berpengaruh positif terhadap pemahaman murid-murid kita. bisa dibayangkan jika yang terjadi di kelas adalah hanya berbicara saja, dan mendengarkan tanpa ada yang bertanya, maka pemahaman pelajaran akan terasa lebih sulit. cobalah untuk membuat variasi ketika mengajar. sebelum masuk ke inti pelajaran, di awal cobalah untuk lebih rilexs dengan menyanyikan lagu yel-yel kelasnya, agar belajar tetap semangat. guru juga bisa menyisipkan games dalam setiap pelajaran yang sedang diberikan, asalkan games ini berhubungan dengan mata pelajaranya. lakukan lebih banyak diskusi dengan murid-murid kita, agar mereka aktif dan lebih memahami subjek pelajaranya.
4. Berikan Perhatian
Mengajar bukan saja memberikan materi pelajaran untuk murid-murid kita agar mereka mengetahui dan mempelajarinya. mengajar juga harus memperhatikan keadaan murid-muridnya. jika kembali ke masa sekolah dulu, biasanya sang guru akan memperhatikan siswa-siswa tertentu saja, seperti siswa yang paling sering bolos, yang paling pintar, paling cantik dan lain sebagainya. predikat inilah yang bisa membuat guru sangat mudah mengenali satu persatu muridnya. sebaiknya berikan perhatian kepada seluruh murid. tiap murid memiliki talenta dan karakter yang berbeda, maka ketahuilah satu persatu dan dukung mereka agar bisa berkembang menjadi lebih baik.
5. Maksimalkan Teknologi
Sekarang sudah serba canggih, metode mengajar kita juga harus disesuaikan dengan teknologi yang ada agar mengajar semakin mudah. manfaatkan komputer, Laptop, tablet dan lainya untuk digunakan murid-murid dalam mempelajari sesuatu subjek. agar tidak bosan, ubahlah text book pelajaran menjadi bentuk gambar atau audio, dengan begini murid akan menemukan sesuatu yang dianggap baru dan menyenangkan. memanfaatkan teknologi tentunya akan selalu berkaitan dengan internet. saat ini ada banyak website edukasi yang akan memberikan pengetahuan tentang mata pelajaran yang sedang murid-murid bahas bersama gurunya ini. mereka bisa mengakses video pembelajaran atau membaca artikel terkait, untuk membuat mereka lebih faham.

 6. Interaktif
Cobalah untuk menggunakan metode belajar yang interaktif dengan murid-murid kita. seorang guru memang menguasai materi pelajaran yang akan diberikan kepada anak muridnya, namun perkembangan anak juga harus kita fikirkan. mereka akan banyak memiliki rasa ingin tahu tentang sesuatu, terhadap tentang issu yang mungkin sedang dibahas pada mata pelajaran tertentu. berikan kesempatan mereka untuk bertanya seputar pelajaran yang dibahas. guru bisa mengawali dengan menceritakan kisah pendek terkait pelajaran tersebut. buat mereka menjadi bertanya-tanya agar mereka lebih mudah mengerti dan memahami sebenarnya bagaimana menyelesaikan pertanyaan dalam suatu pelajaran tertentu.
7. Sesekali Belajar di Luar Kelas
Beberapa guru ada yang suka menggunakan metode ini, dimana murid-muridnya digiring ke luar kelas pada pagi hari, dan mereka belajar di luar kelas. metode seperti ini dianggap akan kembali merefresh keadaan otak murid-murid kita yang sudah sering menerima pelajaran setiap harinya. lakukan pembelajaran yang cenderung menyenangkan, seperti membuat pasangan kata pada sebuah kertas dan menyuruh mereka untuk mencari maksud dari padanan kata tersebut, sesuai dengan buku pelajaran. coba perhatikan, murid-murid akan merasa lebih refresh dan lebih mudah untuk menyerap pelajaran. mereka akan lebih konsenstrasi, terlebih keadaan diluar masih di jam pagi hari.
8. Siapkan Materi dengan Animasi
Dalam menyampaikan pelajaran kepada murid-murid kita, sebaiknya kita tidak menghabiskan waktu dengan membahas point yang kurang penting untuk disampaikan. siapkan poin-poin dari materi pelajaran utama dalam bentuk yang lebih animasi. jika memang bisa disampaikan dengan poin, kita bisa gunakan slide presentasi lewat power poin. buatlah beberapa slide tampilan materi pembelajaran dengan menyisipkan animasi lucu dan bergerak di dalamnya. hal ini akan berguna agar penyampaian materi tidak membosankan. penjelasan poin seperti ini juga lebih jelas dalam mengarahkan tujuan pembelajaran itu sendiri. sesekali sarankan juga murid-murid untuk belajar membuat presentasi lewat power point. selain itu, kita juga bisa gunakan Video pembelajaran agar suasana belajar lebih baru.
9. Lebih Sabar dan Berikan Reward
Sebagai guru, kita juga harus bisa lebih sabar untuk menghadapi berbagai respon anak murid kita, baik sabar dalam pemahaman pembelajaran, maupun sabar dalam mendorong mereka untuk terus semangat belajar. respon anak murid kita akan berbeda-beda terhadap pelajaran, sekalipun berbagai strategi yang unik sudah coba kita lakukan untuk membuat suasana belajar lebih seru. untuk lebih menyemangati anak murid kita, tidak ada salahnya jika kita memberikan reward atau hadiah setiap anak murid kita berhasil menjawab pertanyaan kuis atau test harian saat di kelas. hadiah juga merupakan salah satu motivasi untuk anak-anak murid kita agar lebih semangat belajar.
10. Perhatikan Closing Mengajar
Saat pelajaran akan segera berakhir waktunya, maka terapkan teknik closing belajar yang benar, agar murid-murid tidak mudah melupakan poin apa saja yang telah mereka pelajari hari ini. ulangi kembali poin pembelajaran tadi, secara garis besar agar murid-murid kita tetap mengingatnya dan juga mulai memahaminya. setelah itu, coba untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran tersebut agar bisa melanjutkan ke materi selanjutnya secara teratur, murid akan tetap mengingat materi sebelumnya, jika teknik closingnya seperti ini. beritahukan tentang materi yang akan dibahas selanjutnya di pertemuan berikutnya. sarankan murid-murid untuk membaca poin penting pelajaran berikutnya sebelum kelas dimulai.

 11. Bernyanyi Bersama Atau Ice Breaking Yang Menyenagkan Menutup Pelajaran
Ini adalah salah satu siasat yang jitu bagi guru pada saat menutup atau mengakhiri pelajaran, setelah 2-3 jam pelajaran anak-anak pasti lelah waktunya ciptakan suasan menyenangkan dengan bernyanyi atau Ice Breaking yang menarik, rasa jenuh dan lelah siswa akan hilang. dan kamu akan terus dirindukan anak didikmu.

Memang sih tugas menjadi guru/pendidik itu sangat berat harus sabar dalam menghadapi siswa. Guru yang baik adalah guru yang mampu merangkul semua siswa, mampu membuat suasana kelas jadi riuh dan menyenangkan. Siswa akan betah belajar jika guru mampu menguasai teknik dan pendekatan mengajar yang efektif dan menyenangkan.
 
Benarkah Guru Honorer Dibutuhkan Tapi Dilupakan ?

Benarkah Guru Honorer Dibutuhkan Tapi Dilupakan ?

Benarkah Guru Honorer Dibutuhkan Tapi Dilupakan ?
 Guru Honorer Dibutuhkan Tapi Dilupakan ?

Menjelang pendaftaran PPPK dan CPNS pada akhir juni 2021, seluruh guru honorer tengah mempersiapkan diri untuk ikut dalam kompetisi menjadi Abdi Negara (ASN).

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia mengungkapkan nasib guru honorer di Indonesia yang jasa dan kontribusinya dibutuhkan untuk mendidik para siswa. Tapi kondisi kesejahteraannya dilupakan. Wakil Sekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir menuturkan, hasil survei PGRI di daerah menemukan fakta guru honorer kesulitan untuk masuk data pokok pendidikan (dapodik).

 
"Guru honorer ini dibutuhkan tapi dilupakan. Ini nasib guru honor," ujar Dudung dalam rapat Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR. Salah satu penyebabnya masih banyak pemerintah daerah yang tidak menerbitkan Surat Keputusan guru honorer. "Padahal syarat masuk dapodik ini harus ada SK dari kepala daerah," ujar Dudung.

Menurut Dudung saat ini jumlah total guru 3.357.935 orang dibanding jumlah siswa 52.539.935 dan jumlah sekolah 434.483. Guru yang berstatus aparatur sipil negara sebanyak 1.607.480 atau kurang dari 50 persen dari jumlah total.

"Sementara hari ini guru honor yang mengajar sebanyak 1.750.455 orang. Jadi kita harus berterima kasih pada guru honorer yang telah berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini," katanya.
Selain masalah kesulitan masuk dapodik, Dudung juga menyebutkan di daerah terpencil masih banyak guru honorer yang kualifikasi ijazahnya belum linear. Sehingga ketika dibuka tes PPPK, guru honorer tersebut tidak bisa mendaftar.

Lalu sebagian besar guru honorer berusia di atas 35 tahun. "Ini karena ada moratorium jadi bukan salah guru honorer. Kami mohon pemerintah untuk memahami 10 tahun tidak ada pengangkatan PNS," ujar Dudung.

Akibat moratorium juga guru honorer diangkat oleh kepala sekolah. Sehingga kadang pemerintah daerah enggan dikaitkan dengan status guru honorer.
"Ada bahasa jangan salahkan pemerintah daerah karena yang angkat kepala sekolah. Padahal jika ada guru yang pensiun di sekolah tersebut apakah pengajaran harus berhenti karena tidak ada guru (pengganti)?," kata Dudung.
Mengingat jasa guru honorer yang begitu strategis untuk dunia pendidikan, Dudung meminta jalur CASN Guru dan Tenaga Kependidikan wajib diadakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan dengan jalur CPNS dan PPPK.

PGRI juga merekomendasikan guru honorer yang berusia 35 tahun ke atas diangkat secara otomatis menjadi ASN PPPK dengan memperhitungkan masa kerja. Sementara guru honorer di bawah 35 tahun dan fresh graduate bisa mengikuti jalur CPNS.

"Khusus di daerah terpencil diangkat guru honorer yang sudah mengabdi lama jika kualifikasi tidak sesuai, Pemda dapat membantu penyelesaian linearitas studi dengan program khusus," ujar Dudung.


 

Pentingnya dan manfaat NgeBlog untuk Guru, Tenaga Pendidik, Doses, peserta didik untuk pendidikan

Pentingnya dan manfaat NgeBlog untuk Guru, Tenaga Pendidik, Doses, peserta didik untuk pendidikan

Pentingnya dan manfaat NgeBlog untuk Guru, Tenaga Pendidik, Doses, peserta didik untuk pendidikan
ilustrasi gambar : freepik

Diyakini bahwa memang benar, banyak guru telah terjun di dunia blog. menggeluti dunia blog sambil menikmati manfaat waktu luang yang melakukan kegiatan rutin seperti pendidik profesional. Berapa banyak yang tersebar di dunia blog Internet yang dikelola oleh seorang guru.

Pentingnya dan manfaat NgeBlog untuk Guru, Tenaga Pendidik, Doses, peserta didik untuk pendidikan


Blog adalah salah satu media yang penting dalam pertumbuhan penyebaran informasi di dunia , sebagian besar orang di dunia sudah bisa menggunakan internet untuk mencari informasi yang mereka inginkan, contohnya blog cara membuat blog ini berisi tentang masalah blogging dan kegunaanya, kegunaan blog sangat beragam mulai dari sekedar meningkatkan keahlian mengetik ataupun hanya sekedar hobi saja, tapi yang jelas blog memiliki kegunaan yang tidak bisa disepelekan. Dalam perkembangannya banyak sekali artikel yang terposting dan kenyataanya bisa membantu para pencari lewat search engine seperti google. Blog dengan desain yang baik pstinya dimiliki oleh para blogger yang memiliki kemampuan dalam merangkai bahasa mesin, namun agak disayangkan karena kemampuan ini tidak banyak orang yang memilikinya.

Adapun kegunaan Blog untuk dunia pendidikan adalah blog sebagai media penyampai informasi dari guru kepada murid atau dosen kepada mahasiswannya,karena blog sifatnya online maka penyampaian informasi diharapkan merata. Serta bagi siswa atau mahasiswa dapat mengirimkan tugas2 kepada guru kapan saja dan dimana saja. Dengan adanya blog dari guru atau dosen  kita dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Selain itu kita juga dapat berkomunikasi dengan guru/dosen setiap saat, misalnya melalui chatting dan email. Mengingat sumber belajar yang sudah dikemas secara elektronik dan tersedia untuk diakses melalui internet, maka kita dapat melakukan interaksi dengan sumber belajar ini kapan saja dan dari mana saja, juga tugas-tugas pekerjaan rumah dapat diserahkan kepada guru/dosen begitu selesai dikerjakan.

Dengan adanya Blog juga mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan/materi pelajaran. Demikian juga interaksi antara peserta didik dengan dosen/guru maupun antara sesama peserta didik. Peserta didik dapat saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai hal yang menyangkut pelajaran ataupun kebutuhan pengembangan diri peserta didik. Guru atau instruktur dapat menempatkan bahan-bahan belajar dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik di tempat tertentu di dalam web untuk diakses oleh para peserta didik. Sesuai dengan kebutuhan, guru/dossen dapat pula memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengakses bahan belajar tertentu maupun soal-soal ujian yang hanya dapat diakses oleh peserta didik sekali saja dan dalam rentangan waktu tertentu pula.

Kiranya seorang guru perlu nge-blog, kenapa? Karena blog adalah media yang paling OK disamping untuk menambah wawasan sekaligus untuk eksistensi diri.

  1. Menuliskan apapun tentang kegiatan di sekolah seperti; menceritakan kegiatan belajar yang menyenangkan bersama murid-murid, menceritakan inovasi dalam metode mengajar yang memang menarik minat dan bisa jadi contoh bagi guru-guru yang lain untuk dipraktekkan di kelas mereka, menuliskan uneg-uneg akan protes kebijakan sekolah selain jadi bahan melepas stres juga bisa sebagai ancang-ancang berargumen dengan kepala sekolah/kepala yayasan.
  2. Bisa menjadi cermin evaluasi diri karena tulisan-tulisan kita juga dikomentari oleh berbagai orang dengan berbagai sudut pandang sehingga kita juga belajar memahami berbagai karakter orang dan sudut pandang seseorang menyikapi masalah.
  3. Menguji kualitas tulisan-tulisan. Posting sebuah tulisan di blog. Kalau banyak orang yang menyukainya, maka sukses jadi penulis yang berbakat. Jika tak ada yang suka, berarti harus belajar lebih giat lagi untuk membuat tulisan yang menarik. Intinya, aktivitas blogging bisa menjadi sarana yang sangat jitu untuk mengevaluasi kualitas dan kemampuan.
  4. Bisa menjadi ajang sosialisasi dan menyusun kekuatan opini apalagi dengan teknologi sindikasi berita, link dan mesin pencari sekarang.
  5. Siapa tahu curhat, opini, dan protes-protes selama yang ditulis bisa jadi buku, sekaligus jadi pendapatan sampingan.

sumber :rennytoche